Guru Honor Pemkab Simalungun Aksi Unjuk Rasa Tuntut SK PTT Yang Tak Kunjung Terbit

0 0
Read Time:2 Minute, 34 Second

Wartaotonomibaru.com

SIMALUNGUN – Sekitar seratusan guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tergabung dalam Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun,Jumat (28/2/2020),sekitar pukul 10.00 WIB.

Para guru kecewa,karena hingga saat ini, SK PTT mereka tak juga kunjung dikeluarkan dari dinas pendidikan yang berdampak sudah dua bulan mereka bertugas mengajar,tapi tak kunjung gajian pula.Jerit hati kekecewaan para guru honor ini disampaikan oleh ketua FGHS Ganda Armando Silalahi yang merupakan salah seorang guru honor di salah satu SD di Kecamatan Panei.

“Dengan begini kondisinya, maka kami yang berjumlah 600-an guru honor ini tidak dimasukkan dalam daftar guru PTT di Kabupaten Simalungun,”ujar Ganda.

Mereka juga dalam aksinya mempertanyakan tentang janji Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Elfiani Sitepu pada rapat dengar pendapat di DPRD, yang berjanji akan mengutamakan dan memprioritaskan para guru honor yang sudah lama mengabdi dan mempunyai NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) untuk mendapatkan SK dan mengambil SK gratis.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Parsaulian Sinaga¬† mengatakan bahwa apa yang disampaikan FGHS sudah dicatat, dan akan disampaikan kepada pimpinan.Ia juga mengatakan, bahwa mulai awal Maret beberapa SD yang siswanya sedikit akan di regrupping karena tidak efesien.”Mau tidak mau,suka tidak suka,itu akan berdampak pada pengurangan jumlah guru honor.Apalagi APBD Simalungun sangat terbatas untuk penggajian guru honor ini.Apa boleh buat, APBD tidak mampu untuk membayar guru honor yang saat ini berjumlah 1800-an orang.sangat terbatas, dibandingkan anggaran yang ditampung hanya untuk 1200-an guru saja, sehingga dengan kelebihan jumlah 600-an guru honor,maka Simalungun defisit sekitar Rp6,7 Miliar,”papar parsaulian.

Baca juga :   Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Bapak Rustam Efendi

Lebih lanjut Sekretaris Dinas Pendidikan meminta agar para Kepala sekolah yang meng SK-kan Para guru PTT dengan biaya dari dana dari Biaya Operasional Sekolah (BOS).
Usai dari Dinas Pendidikan para Guru honor melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Simalungun yang diterima Wakil Ketua DPRD Sastro, Ketua komisi IV Binton Tindaon,Anggota DPRD Juarsa Siagian dan Bernhard Damanik.

Kepada para guru honor, Sastro dan Binton Tindaon didampingi anggota DPRD yang membidangi dunia pendidikan ini memaparkan upaya sedang dan akan mereka perjuangkan.”kami masih dalam proses baru memulai langkah membahas ini. Bagaimana agar kekurangan anggaran sebesar Rp6,7 Miliar untuk membayar honor guru PTT setidaknya bisa dianggarkan pada Perubahan APBD nanti.Soal SK itu juga akan kami pertanyakan dalam rapat dengar pendapat ke depan,”kata Sastro yang diaminkan Binton.

Usai menyambangi DPRD Simalungun,para guru yang melakukan aksi unjuk rasa membubarkan diri.

Sementara itu, secara terpisah kepada Wob.com, Anggota DPRD Juarsa Siagian menyatakan sebenarnya dana BOS bisa dipergunakan untuk mengatasi atau meminimalisir masalah ini. “karena berdasarkan Kemendikbud, dana BOS salah satu peruntukannya adalah untuk membayar gaji guru honor selain untuk membiayai operasional sekolah,”kata Juarsa.

Namun,lebih lanjut Juarsa menjelaskan, bahwa guru honor yang digaji dari dana BOS harus mempunyai NUPTK.Masalahnya,tidak semua guru honor sudah mempunyai NUPTK, terutama yang masih baru,karena ini dikeluarkan pemerintah daerah,dan itu menjadi masalah lain lagi.Jadi permasalahan guru dan dunia pendidikan di Simalungun ini kompleks,”katanya lagi menutup pembicaraan.(Susan)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*