0
0
PARIGI, wartaotonomibaru.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, menggelar rapat paripurna jawaban Bupati Pangandaran atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun Anggaran 2019.
Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, yang dihadiri oleh perwakilan 6 (Enam) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pangandaran dan pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran, selebihnya para anggota DPRD Kabupaten Pangandaran mengikuti sidang paripurna ini secara virtual.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan, berkaitan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, pada prinsipnya fraksi-fraksi menyetujui bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban bupati pangandaran tahun 2019 layak dibahas pada tahap berikutnya.
Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD semakin mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Jeje, dalam hal pelaksanaan program-program kegiatan dalam pelaksanaan APBD pihaknya sependapat harus sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pangandaran.
Adapun terhadap kekurangan pelaksanaan program dan kegiatan harus menjadi sarana introspeksi bersama untuk menjadikan lebih baik lagi, serta mempertahankan atau meningkatkan prestasi yang telah dicapai, ujarnya.
Lebih lanjut, berkenaan dengan upaya menurunkan pengangguran terbuka, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya, diantaranya yaitu dengan program peningkatan kesempatan kerja yang dilaksanakan melalui pelatihan dan penyebaran informasi ketenagakerjaan.
Sementara itu berkenaan dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian target, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Khusus untuk pajak dan retribusi dengan mengoptimalkan satuan khusus dan tim khusus, evaluasi dan pembinaan kepada perangkat daerah dan petugas pemungut pajak secara periodik, serta upaya-upaya lainnya.
Terkait dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurut Jeje dirinya sangat setuju untuk terus ditingkatkan karena sangat erat kaitan dengan tiga indikator yaitu, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu kami terus berupaya untuk meningkatkan nilai masing-masing indikator tersebut secara berkelanjutan
Sementara berkenaan dengan kebijakan umum pengelolaan anggaran, tentunya semua secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan tidak terlepas dari fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Pangandaran.
“Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah”, pungkas Jeje.
Yudhi’s/Humas DPRD Pangandaran
