0
0
DEPOK, Wartaotonomibaru.com – Kisruh adanya pemotongan dana bantuan sosial (bansos) jaring pengaman sosial (JPS) PSBB oleh oknum ketua RT di Kota Depok kini tengah diselidiki pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok.
“Iya benar, kami sudah terjun ke lapangan dan menemukan adanya (pungli) bansos ke masyarakat penerima. Sebenarnya saya nggak mau ngasih komen ah, takut kesalahan,” tutur Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok Usman Haliyana saat dihubungi wartawan Wartaotonomibaru.com
Usman menegaskan, kejadian penyunatan dana bansos murni inisiatif oknum RT, bukan dari manapun termasuk Pemkot Depok.
Usman mengaku tidak tahu menahu dan tidak pernah mengeluarkan surat untuk mengizinkan RT melakukan pemotongan itu.
Kita kan ngga begitu. Itu kan oknum RT ya. Tapi sudah ditelusuri benar adanya, kami menemukan pemotogan (bansos) yang dilakukan oleh RT. Sehingga bansos Rp 250 ribu nggak utuh diterima oleh warga,” paparnya.
Namun Usman enggan menyebutkan berapa banyak RT yang melakukan pemotongan tersebut.
Dari data yang dimiliki Pemkot Depok, tercatat ada sebanyak 5.223 jumlah RT di Kota Depok.
“RT-RT yang melakukan pemotongan itu udah dikasih pengertian oleh Lurah dan Camat setempat,” katanya.
Seharusnya, warga terdampak Covid-19 dan PSBB di Kota Depok mendapatkan dana Rp 250.000 dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Namun nyatanya hanya mendapatkan Rp 225.000 lantaran Rp 25.000 dana tersebut dipotong per Kepala Keluarga yang dilakukan oleh oknum ketua RT.
Fredi/Abdul Azis
Wartaotonomibaru.com
