0
0
SEMARANG,Wartaotonomibaru.com – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Wakil Gubernur Tak Yasin Maemoen mendengar paparan satu persatu dari 11 pakar untuk menyusun rencana aksi menghadapi Covid-19, Kamis, 19 Maret 2020.
Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tengah mendata warga miskin baru sebagai dampak dari wabah virus corona. “Warga miskin baru ini bisa karena kena PHK, atau dirumahkan namun tidak dibayar, pedagang kaki lima yang tak bisa berdagang karena sepi pembeli, praktis tak memiliki lagi penghasilan,’’ ujar Ganjar, Senin (6/4/2020).
Pihaknya meminta pemerintah kabupaten/kota di Jateng untuk mendata jumlah warga miskin baru, untuk segera dilakukan realokasi APBD sehingga dapat memberikan bantuan sosial bagi warga miskin baru tersebut.
Sebelumnya, Ganjar mengungkapkan, sebanyak 2.869 buruh di Jawa Tengah telah di-PHK dan 454 dirumahkan tanpa upah. Pemprov Jateng telah menyiapkan Rp 1,4 triliun, dimana sekitar Rp 1 triliun untuk jaring pengaman ekonomi.
Ganjar menyampaikan, selain akan dikaver dana tersebut, masyarakat khususnya buruh yang terkena PHK maupun yang dirumahkan juga bakal mendapat sokongan bantuan lewat Kartu Pra Kerja, yang pada awal bulan ini bakal diluncurkan. Jawa Tengah mendapat kuota Kartu Pra Kerja sebanyak 241.705.
Bukan hanya mereka yang ditimpa PHK atau dirumahkan, kartu tersebut juga berlaku untuk para pencari pekerjaan atau semua warga Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah. Untuk Jawa Tengah total anggarannya mencapai Rp 1,497 triliun.
Nantinya para pemegang kartu tersebut bakal menerima beberapa fasilitas dengan total nominal bantuan Rp 3,5 juta. Rinciannya, setiap bulan mereka menerima insentif sebesar Rp 600.000 ribu selama empat bulan. Ditambah biaya survei senilai Rp 50.000 sebanyak tiga kali dan pelatihan online satu kali senilai Rp 1 juta.
(Drs. R. Subagio Noturaharjo)
