Kisruh Bansos, Warga Depok Tertolong ATM Beras dari TNI




0 0
Read Time:2 Minute, 35 Second

DEPOK, Wartaotonomibaru.com – Kami koordinasi dengan koramil dan babinsa untuk mengumpulkan KTP dan KK. Jadi memang benar-benar adalah warga yang membutuhkan, dan belum dapat bantuan,” katanya pada wartawan, Jumat 24 April 2020.

Warga yang telah terdata, jelas Ibrahim, nantinya akan mendapat satu kartu untuk mengakses mesin tersebut. Adapun jumlah kuota yang diberikan yakni sebanyak 1.000 orang/hari.

“Setiap warga mendapat beras 1,5 kg/hari. Nanti bergantian tidak orang yang itu-itu saja. Jadi kartunya bisa dipakai satu kali dalam sehari. Caranya, kartu ini ditempelkan dan nanti beras akan keluar dari mesin tersebut,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Komandan Kodim 0508/Depok, Kolonel Inf Agus Isrok Mi’raj menjelaskan, bantuan beras ini berasal dari Mabes AD dan Kementerian Pertanian. Beras gratis ini dibagikan untuk warga pra sejahtera yang terkena dampak Covid-19.

“Jadi ada tiga kriteria yang dapat bantuan ini, yaitu warga kurang mampu, warga yang belum mendapat bantuan dari pemerintah dan warga yang tidak punya penghasilan,” katanya.

Adapun jumlah beras yang tersedia saat ini sebanyak 360 karung, atau sebanyak 17,5 ton. Dan sampai hari ini sudah disalurkan sebanyak 22 karung.

Sementara itu, Sa’alih (64 tahun), salah satu warga penerima manfaat tersebut mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan dari TNI. Sebab, sampai saat ini ia dan keluarga belum mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Depok.

“Saya driver, tapi lagi distop sudah bulan, jadi nganggur di rumah. Dari pemrintah belum ada (bantuan), baru ini saja (dari TNI). Saya mau ngucapin ya banyak-banyak terima kasih sama TNI sudah mau ngasih sembako,” ujarnya dengan nada sedih.

Seperti diketahui, sejumlah warga di kota itu mengaku belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah setempat meski telah mengikuti syarat yang diajukan, di antaranya identitas dan keterangan status sosial.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Depok meminta pengertian masyarakat terkait bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diakui belum merata.

“Terkait penyaluran JPS, dimohon pengertiannya kepada semua pihak bahwa dalam kondisi darurat seperti ini semua serba cepat, sehingga masih banyak ditemukan kekurangan dalam banyak hal, baik terkait sasaran maupun mekanisme penyaluran,” kata Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, belum lama ini.

Namun demikian, pihaknya berjanji akan terus melakukan penyempurnaan terkait data dan mekanisme penyaluran. “Ini kami lakukan agar hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi lagi.”

Dadang menjelaskan, penerima JPS adalah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS. Yang termasuk dalam data non DTKS adalah penduduk rentan (terdampak ekonomi) dan berdomisili di Kota Depok.

“Ini baik yang ber-KTP Depok maupun yang ber-KTP luar Kota Depok yang terdampak Covid-19 yaitu, keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal atau harian, individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial,” tuturnya.

Data ini, kata Dadang, divalidasi oleh Dinas Sosial Kota Depok. Ia menyebutkan, dari data yang sudah divalidasi, 30.000 Kepala Keluarga (KK) dibantu oleh Pemerintah Kota Depok dan sisanya diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

“Mari bersatu melawan Covid-19, dengan melaksanakan PSBB (Pembtasan Sosial Berskala Besar) dan protokol yang sudah dikeluarkan pemerintah. Sebarkan kebaikan dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” katanya.

Fredi/Abdul Azis
Wartaotonomibaru.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*