Penolak Kenaikan Iuran BPJS Punya Sejarah Sebagai Haters Jokowi

0 0
Read Time:3 Minute, 14 Second

JAKARTA, Wartaotonomibaru.com – Keputusan Pemerintah mengeluarkan Perpres 64/2020 tentang kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 ditolak oleh sejumlah legislator. Uniknya, bila menelusuri rekam jejaknya, para penolak ini adalah bisa disebut memang Haters Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak pilpres 2014.

Yang mendominasi penolak ini adalah anggota Fraksi PKS, yang selalu menjadi lawan politik Pemerintahan Jokowi sejak 2014.

Pertama adalah Netty Prasetiyani, istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dan isu yang diangkat adalah sama. Yakni penderitaan masyarakat akibat terbeban kenaikan iuran itu.

“Pemerintah tidak memiliki kepekaan dan empati terhadap suasana kebatinan dan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat Covid-19,” begitu ungkap Netty dalam pernyataannya, Kamis (14/5/2020).

“Kebijakan kenaikan ini semakin mempersulit kehidupan masyarakat dan membuat hidup masyarakat semakin sengsara dan ambyar,” tambahnya.

Penolakan berikutnya adalah dari Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, yang menyebut pemerintah tidak peka dan terbukti tuna empati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi wabah Covid-19.

“Saya, Ansory Siregar Wakil ketua komisi IX DPR dari Fraksi PKS mengusulkan untuk mencabut perpres nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Penolakan juga datang dari Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto, yang menilai Perpres 64/2020 itu bertentangan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Secara hukum Perpres ini jelas bermasalah,” imbuh Mulyanto.

“Setop wacana kenaikan BPJS. Dimana nurani Pemerintah terhadap rakyatnya yang sedang menderita?” tambahnya.

Satu lagi datang dari Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidawati, yang juga mengangkat tema sama soal penderitaan masyarakat bila iuran BPJS dinaikkan.

Baca juga :   Raker DPD RI dan Menko Polhukam Mahfud MD, Senator Aceh Tolak Pemotongan Dana Otsus

Penolak lainnya adalah dari Fraksi PPP, Anas Thahir. PPP memang kini adalah pendukung pemerintahan, namun Anas tercatat menjadi bagian dari ‘pecahan’ anggota fraksi yang mendukung rencana interpelasi Jokowi sebagai presiden pada November 2014 lalu.

Sama seperti kolega legislator dari PKS, Anas pun mengangkat tema penderitaan masyarakat vis a vis keputusan kenaikan iuran BPJS itu.

“Menaikkan kembali iuran BPJS yang sudah dibatalkan kenaikannya oleh Mahmakah Agung membuktikan pemerintah kurang mempunyai sense of crisis,” kata Anas.

Penolak lainnya adalah Legislator Gerindra Fadli Zon, yang sepertinya semua pembaca tahu sikap politiknya. Yakni selalu seakan membenci apapun tentang Jokowi. Fadli menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan akal sehat, juga merupakan resep memiskinkan rakyat.

“Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga lalu seperti dilindas mobil,” begitu sebut Fadli.

Satu hal yang bisa dibaca dari sikap mereka adalah hanya menolak kenaikan iuran tanpa mencoba menyampaikan alternatif solusi. Semuanya mengangkat tema rakyat akan makin susah, tanpa menyebut demografi, kelas, maupun hitung-hitungan matematis kesusahan itu.

Tak ada pula upaya mereka untuk menggambarkan upaya apa yang bisa dilakukan Pemerintah untuk menghindari kenaikan iuran. Semisal, anggaran negara bagian mana yang bisa dihentikan, lalu direalokasikan untuk menutupi pembiayaan untuk BPJS Kesehatan.

Pengamat politik dari Segitiga Institute, M Sukron mengatakan, agar tak selalu dianggap menumpahkan kebencian personal, para legislator itu sebaiknya lebih lengkap dalam menyampaikan sikapnya. Sebab bukan jamannya lagi legislator hanya sekadar mocking terhadap kebijakan pemerintah tanpa menyajikan alternatif solusi.

“Masyarakat juga semakin melek politik. Masyarakat tahu bahwa masing-masing punya kepentingan politik. Yang membedakan adalah apakah akhirnya kepentingan politik para politisi itu melahirkan solusi buat masyarakat atau tidak,” kata Sukron.

Baca juga :   Iuran BPJS Naik Lagi, Komunitas Pasien Cuci Darah Ajukan Uji Materi ke MA

Sukron memberi contoh. Berdasar risetnya, pada kurun 2009-2014, Fraksi PDI Perjuangan yang oposisi kerap mengkritik pemerintahan SBY. Salah satunya saat itu adalah mengenai penolakan kenaikan harga BBM.

Namun saat itu, PDIP bukan sekadar menolak, tapi juga memberikan alternatif solusi kebijakan. Saat itu, alternatif solusinya adalah realokasi anggaran SAL demi menutupi subsidi BBM. Atau upaya menaikkan pendapatan negara untuk menyokong subsidi BBM lewat kebijakan kenaikan cukai rokok, minuman bersoda, atau bea keluar batubara.

“Sepertinya sikap PDIP itu lebih bisa diterima masyarakat. Dan faktanya 2014 dan 2019, PDIP terus menang pemilu,” kata Sukron.

“Maka bagi pengkritik kebijakan pemerintah saat ini seperti soal kenaikan iuran BPJS ini, seharusnya bisa mengikuti pola alternatif solusi PDIP itu. Agar jangan dianggap sebagai sekadar haters,” pungkasnya.

(David/Steven)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*