0
0
BOGOR, Wartaotonomibaru.com – Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho.
Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho menilai rencana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan. Menurut Hardjuno, rencana relaksasi tersebut belum memiliki dasar yang kuat.
Pasalnya, berdasarkan grafik pertumbuhan kasus positif Covid-19 belum ada petunjuk yang dapat membenarkan dilaksananya kebijakan relaksasi. Meski kurva penyebaran virus ini mulai melandai.
“Perubahan kebijakan yang begitu cepat, bantah-bantahan antarlembaga negara atau kementerian, kebingungan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam mengatasi pandemi, membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada keseriusan pemerintah,” ujar Hardjuno di sela-sela bakti sosial (baksos) di Kompleks kediaman almarhum Kiai Kholiq Soetardjo alias Aula Eyang Apih di RT 02 RW 10 Desa Cilebut Timur, Kampung Petahunan, Bogor, Rabu (13/5/2020).
Dalam baksos tersebut, hadir Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Dewan Pembina Gerakan HMS Lily Wahid, Bendahara Umum HMS Center, Pambudi Pamungkas Karyo serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru.
Pada kesempatan ini, HMS Center membagikan 3.500 paket jamu herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Cilebut, Bogor. Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan serupa di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bogor, Tangerang, Tasikmalaya dan Banten.
Hardjuno menilai, relaksasi ini mengkonfirmasikan kegagapan pemerintah menghadapi wabah virus ini. Apalagi, kebijakan pemerintah ini tanpa dasar yang kuat. “Jadi, alangkah bijak jika perubahan kebijakan didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan,” ungkap dia.
Seharusnya, kata Hardjuno, pemerintah tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik. Pasalnya, rencana pelonggaran PSBB ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
“Justru relaksasi ini membuat makin masifnya persebaran viruscorona ke daerah. Hal ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah tidak mempunyai granddesain penanganan virus corona. Sepertinya, pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengatasai wabah Covid-19,” jelas Hardjuno.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif terkait rencana relaksasi PSBB. Hal ini penting agar tujuan utama penerapan PSBB, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.
“Pelonggaran PSBB harus dikaji secara matang. Jangan grasa grusu. Pertimbangkan keselamatan rakyat,” tegas Syamsu.
Selain itu, mantan Kapuspen Kejagung ini mengimbau aparat keamanan yang bertugas di daerah perbatasan bersikap tegas dan ekstra ketat dalam mengawasi arus kendaraan dan orang yang keluar masuk, terutama berasal dari negara pandemi virus corona. Ketegasan aparat sangat penting agar pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan.
“Pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB. Jangan diberi ruang kelonggaran sedikitpun,” pungkas Syamsu.
(Subandi/ Soesilo)
