Bangunan tanpa IMB merajalela di Jakarta Barat, Ketegasan Gubernur Anis Dinanti




0 0
Read Time:1 Minute, 36 Second

JAKARTA, Wartaotonomibaru.com – Duet kepemimpinan Anis Baswedan dan Riza Patria di pemerintahan daerah (pemda) DKI Jakarta diuji ketegasannya dalam pelaksanaan dan penegakkan peraturan daerah. Khususnya Perda No 7 tahun 2010, tentang bangunan gedung di wilayah ibu kota Jakarta.

Hasil pantauan wartaotonomibaru.com dilapangan, perda yang sudah ditetapkan susah payah itu seakan tak berlaku dimata para pelaku kegiatan bangun membangun di Jakarta. Beberapa contoh yang terjadi diwilayah hukum Jakarta Barat misalnya, sekitar 20 unit bangunan kos kosan mewah di Jalan panjang/ kampung baru raya, kecamatan Kebon Jeruk. Meski tanpa mengantongi IMB kegiatan berjalan terus hingga mencapai finishing.

Sementara di jalan yang sama juga ada bangunan ruko 3 lantai yang diduga kuat memasang banner IMB palsu aman aman saja tanpa tersentuh aturan. Masih diwilayah hukum Jakarta Barat, bangunan Gudang seluas kurang lebih 1000 meter persegi di tepi jalan Raya Swadarma kecamatan Kembangan juga bisa bediri hingga tahap Finishing, dengan angkuhnya seakan menantang petugas yang berani untuk membongkarnya.

Atas semua sikap pelecehan pada peraturan daerah ( perda) DKI Jakarta dan untuk menyelamatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi IMB, Gubernur Anis Baswedan dan wagub Riza Patria sebagai benteng tetakhir pengawal Perda, perlu segera turun tangan, untuk menertibkan kacau balaunya rencana tata ruang wilayah ( RTRW) di DKI Jakarta.

Kos kosan tanpa IMb di Jalan Panjang Kecamatan Kebon Jeruk

Filiang salah satu pemerhati dan pengamat sosial ketika diminta komentarnya atas masalah itu mengatakan, tindakan pelecehan atas peraturan disuatu daerah, merupakan bentuk pelanggaran hukum, dan pelakunya wajib diproses secara hukum dipengadilan.

Dan atas pelanggaran dilapangan perlu ada tindakan tegas pembongkaran oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas Cipta karya dan pertanahan mulai dari sektor dikecamatan hingga tingkat provinsi, tegasnya.

Dan dikatakannya juga, lemahnya pengawasan dilapangan membuktikan kasektor cipta karya yang ada dikecamatan, selaku ujung tombak penegakan perda tidak berfungsi, oleh karena itu gubernur perlu segera mengevaluasi kinerja mereka, jika perlu ambil tindakan tegas dengan mencopot dari jabatan, dan menggantinya dengan yang mau kerja, tegasnya. ( Alam Chan/red)

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*