2
0
Wartaotonomibaru.com
JAKARTA- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani bertemu dengan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin untuk membahas pembentukan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020).
Benny mengatakan pertemuan ini membahas tentang pelayanan dalam penempatan PMI di luar negeri dan perlindungannya. BP2MI menyadari permasalahan PMI ini tidak akan berhenti selama masih ada sindikasi pengiriman pekerja secara ilegal ke luar negeri.
Siapa yang terlibat dalam pengiriman PMI undocumented ini? Komplotan penjahat yang melibatkan pemilik modal. Pengusaha yang mendapatkan back up. Tentu oknum ya,” ujarnya dalam keterangan pers secara daring, Selasa (16/6/2020).
Dia mengungkapkan data PMI di luar negeri berbeda-beda di setiap lembaga atau kementerian. BP2MI sendiri mencatat ada 3,7 juta PMI. Sedangkan, data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ada 4,5 juta PMI. Sementera itu, data World Bank jumlah PMI mencapai 9 juta orang.
Itu artinya ada selisih sekitar 5,3 juta antara data BP2MI dengan World Bank. PMI sebanyak itu kemungkinan berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural dan tanpa dokumen yang resmi.
Benny menerangkan 5,3 juta PMI itu sulit untuk diawasi dan mendapatkan perlindungan. Karena banyak PMI ilegal, negara pun dirugikan. Tahun lalu, devisa yang masuk ke Indonesia dari PMI mencapai Rp159,7 triliun.
Fredi/David
Wartaotonomibaru.com
