Pengacara Terdakwa Jiwasraya Minta Hexana Tak ‘Cuci Tangan’




61 0
Read Time:4 Minute, 27 Second

Wartaotonomibaru.com, JAKARTA- Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk enam orang terdakwa Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.

Aldres Napitupulu, tim penasihat hukum Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, meminta Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko tak ‘cuci tangan’ atas berbagai persoalan di perusahaan yang dipimpinnya.

Aldres menilai, Hexana turut bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi di tubuh perusahaan asuransi tertua di Indonesia tersebut. Hal ini disampaikan Aldres dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/7/2020)

“Jangan bak pahlawan kesiangan. Mau cuci tangan,” kata Aldres.

Pernyataan ini disampaikan Aldres lantaran dalam persidangan pekan lalu, Hexana yang dihadirkan sebagai saksi sempat mengaku menjual premi Jiwasraya Saving Plan (JSP) untuk menyangga PT Asuransi Jiwasraya.

“Produk (JSP) yang berisiko tinggi itu pelan-pelan dikurangi bunganya. Itu juga diakui oleh Hexana saat ditanya oleh Hakim minggu lalu,” kata Aldres.

Menurut Aldres, pengakuan tersebut membuktikan Hexana mengakui JSP merupakan bentuk skema restrukturisasi 17 tahunan, yakni dari 2009 hingga 2026. Hexana juga mengakui bahwa bunga JSP itu semakin turun setiap tahunnya.

Keterangan Hexana ini, menurut Aldres, menegaskan Direksi Jiwasraya 2008-2018 merancang produk ini sebagai alternatif restrukturisasi setelah skema penyertaan modal negara (PMN) dan Zerro Coupon Bond ditolak pemerintah.

Hexana mengakui langkah tersebut terpaksa dilakukan. Namun, dibuat sedemikian rupa agar bunganya diturunkan setiap tahun untuk meringankan beban perusahaan.

“Berdasarkan skema ini, perusahaan diyakini sudah berjalan smooth secara sehat pada 2026. Saat itulah JSP ini akan dihapus,” jelas Aldres.

Aldres menilai, JSP itu sebagai ban serep supaya perusahaan tetap hidup dengan pelan-pelan mengurangi beban demi tertutupnya lubang insolvency Rp 6,7 triliun yang diderita sejak tahun 2008. Namun, anehnya kata Aldres, saat Hexana memimpin PT Asuransi Jiwasraya pada 2018, produk JSP dihentikan. Langkah Hexana dinilai Aldres menimbulkan risiko yang harus ditanggung Jiwasraya.

“Nah, dia bukannya meneruskan skema restrukturisasi ini yang pada tahun itu sudah menawarkan bunga turun pada angka 6,5%, sudah sama kayak bunga deposito, malah dihentikan,” katanya.

Aldres menambahkan, tindakan Hexana semakin aneh lantaran setelah menghentikan JSP yang bunganya sudah 6,5%, justru dikeluarkan Medium Term Note (MTM) atau surat utang jangka menengah dengan bunga 11,5%.

Untuk itu, Aldres menekankan pihaknya akan terus menggali keterangan Hexana mengenai kebijakannya tersebut.

“Kesannya Hexana menyuntik mati Jiwasraya. Kita akan kejar terus keterangan-keterangannya semoga bisa pula terungkap motivasi apa di balik tindakannya tersebut,” katanya.

Persidangan perkara ini masih berjalan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Malam ini, Hexana kembali dihadirkan sebagai saksi.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat serta empat terdakwa lainnya melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya. Atas perbuatan Benny dan Heru bersama empat terdakwa lain, keuangan negara menderita kerugian hingga sebesar Rp 16,8 triliun berdasarkan audit BPK tanggal 9 Maret 2020.

Empat terdakwa lain perkara ini dengan surat dakwaan terpisah, yaitu, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan eks Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Jaksa membeberkan, Benny Tjokro melakukan kesepakatan bersama dengan petinggi PT Asuransi Jiwasraya untuk melakukan transaksi penempatan saham dan reksa dana perusahaan asuransi tersebut.

Kesepakatan itu dilakukan dengan tidak transparan dan akuntabel. Tiga petinggi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hary dan Syahmirwan juga didakwa melakukan pengelolaan investasi tanpa analisis yang objektif, profesional dan tidak sesuai nota interen kantor pusat.

Jaksa menyebut analisis hanya dibuat untuk formalitas.

Hendrisman, Hary dan Syahwirman juga disebut membeli saham sejumlah perusahaan tanpa mengikuti pedoman investasi yang berlaku. Ketiganya terdakwa disebut Jaksa membeli saham melebihi 2,5 persen dari saham perusahaan yang beredar.

Keenam terdakwa dan pihak terafiliasi juga telah bekerja sama untuk melakukan transaksi jual-beli saham sejumlah perusahaan dengen tujuan inventarisasi harga. Hal tersebut pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Jaksa mengatakan, Hendrisman bersama-sama Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Benny melalui Joko Hartono mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya.

Hal ini dilakukan agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Jaksa juga menyebut Heru, Benny dan Joko turut memberikan uang, saham dan fasilitas lain kepada tiga petinggi Jiwasraya. Pemberian dilakukan terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana di perusahaan tersebut selama 2008-2018.

Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain didakwa melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya, Heru dan Benny juga didakwa Jaksa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

David/Erni
Wartaotonomibaru.com

Happy
Happy
98 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
2 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*