
Wartaotonomibaru.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta menggandeng provider (perusahaan telekomunikasi) untuk membuat harga internet murah, bahkan gratis bagi siswa SD – SMU/SMK di Jakarta. Saat ini akibat pandemi Covid-19 proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara daring yang membutuhkan kuota internet.
“Saat pertemuan dengan gubernur kemarin yang dipimpin langsung oleh Santoso Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta ada beberapa poin yang kita usulkan dan akan selalu kita kawal. Salah satunya, Demokrat DKI meminta Pemprov bekerja sama dengan provider untuk meringankan tarif internet bagi siswa di DKI Jakarta,” ujar Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jakarta Mujiyono, di Jakarta, Rabu (22/7).
Mujiyono mengatakan, salah satu yang dikeluhkan para orang tua murid adalah kuota internet atau paket data. Menurut dia, tidak akan menjadi masalah bagi perusahaan telekomunikasi jika menggratiskan kuota internet selama pandemi Covid-19.
“Ya, selama pandemi digratiskan nggak apa-apalah, kan perusahaan telekomunikasi sekarang lagi berjaya, pasti ada celah menyisihkan keuntungannya untuk kegiatan kemanusiaan dalam bentuk bantuan pendidikan, salah satunya adalah supporting untuk pembelajaran jarak jauh itu,” imbuhnya.
Dia mencontohkan, perusahaan menggratiskan atau miinimal menurunkan harga kuota internet, seperti kuota 20 gigabyte seharga Rp 10.000 atau kalau memungkinkan digratiskan. Di beberapa negara maju, kata dia, ada program berupa student price, salah satunya paket internet dengan harga pelajar.
“Padahal itu negara kapitalis. Masa, di negara Pancasila kayak kita yang semangatnya, semangat gotong royong, tidak tumbuh kepedulian,” tandas Mujiyono.
Diakuinya, kebutuhan paket data internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi akan meningkat tajam. Hal ini disinyalir bisa memberikan keuntungan bagi pengusaha provider karena setiap orang selalu berhubungan jarak jauh dengan memanfaatkan internet.
“Untuk itu, kita harap setiap perusahaan provider bisa terketuk hatinya untuk membantu pendidikan di Jakarta. Pejabat perusahaan provider itu bisa berhasil mencapai puncak karir karena adanya pendidikan yang baik,” pungkas Ketua Komisi A DPRD DKI ini.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta H Ali Muhammad Johan Suharli mengaku bahwa usulan Partai Demokrat DKI Jakarta untuk bantuan uang pangkal bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bagi siswa dari keluarga miskin dipenuhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menganggarkan bantuan itu melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Barusan, kami bersama Pak Santoso (Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta) sudah diterima Pak Gubernur membicarakan bantuan untuk siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. Demokrat akan mengawal terus hal ini, karena ini salah satu usulan kami kepada pak Gubernur sebagai solusi atas kekisruhan PPDB 2020 kemarin. Tapi ini sedang dimatangkan SKPD terkait agar bisa masuk dalam APBD Perubahan 2020,” jelas Ali.
Ali mengatakan, anggaran sebesar Rp 171 miliar itu hanya bisa dialokasikan kepada 85.508 siswa yang tidak diterima di sekolah negeri yang menerima bansos Covid-19. Sedangkan jumlah total siswa yang tidak lolos PPDB DKI 2020 sebanyak 126.011 orang. Sehingga diperlukan anggaran sebesar Rp 247 miliar agar semua siswa itu bisa menerima bantuan uang pangkal.
“Ini sedang dikoordinasikan dulu dengan kejaksaan, BPK, KPK dan kepolisian. Kalau sudah ada advice dari mereka, bilang boleh baru dialokasikan dari BTT. Semua siswa yang tidak lolos PPDB itu harus dibantu, karena mereka itu secara ekonomi terdampak Covid-19,” jelas Ali.
Jefry/Erni
Wartaotonomibaru.com