Kasus Djoko Tjandra Picu Konflik Pimpinan DPR RI dan Komisi III




71 0
Read Time:3 Minute, 11 Second

Wartaotonomibaru.com, JAKARTA- Kasus kaburnya Djoko Tjandra merembet kemana-mana, termasuk konflik internal di DPR. Terbaru, pimpinan DPR berkonflik dengan pimpinan Komisi III yang membidangi hukum.

DPR memang mengambil sejumlah langkah menyangkut kasus Djoko Tjandra, mulai pemanggilan Ditjen Imigrasi Kemkumham hingga menerima Indonesian Police Watch (IPW) untuk mencari kebenaran soal dalang kaburnya Djoko Tjandra.

IPW bahkan menyetor sejumlah dokumen yang bisa mengulik siapa yang berperan dibalik layar, khususnya terkait surat jalan untuk Djoko. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, beberapa hari lalu membuat pernyataan yang mengejutkan.

“Kan ada yang bilang surat dari Kejaksaan, ada yang bilang surat dari Kepolisian. Sakti sekali Djoko Tjandra bisa dapat surat jalan dari mana-mana. Jangan-jangan nanti ada surat jalan dari DPR juga,” kata Dasco.

Komisi III DPR, yang menerima data dari IPW, ingin menggelar rapat gabungan dengan aparat penegakan hukum menyangkut isu tersebut. Komisi yang diketuai oleh Herman Herry, asal PDI Perjuangan itu mengajukan surat perizinan sesuai tata tertib DPR, kepada pimpinan DPR.

Disebutkan yang hendak diundang adalah Kabareskrim, Jampidum Kejaksaan Agung, dan Dirjen Imigrasi Kemkumham. Surat dikirimkan sejak Rabu (15/7/2020). Rencananya, bila diizinkan, rapat itu digelar Selasa (21/7/2020), atau beberapa hari setelah rapat paripurna penutupan masa sidang IV 2019-2020 pada Kamis (16/7/2020).

“Kami menganggap kasus ini bersifat super urgent sehingga berdasarkan mekanisme Tatib DPR, kami harus meminta izin kepada pimpinan DPR,” kata Herman, Jumat (17/7/2020).

Dia menjelaskan bahwa sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat 5, kerja yang bisa dilaksanakan di masa reses adalah menyangkut rancangan undang-undang (RUU). Yakni soal jangka waktu penanganan suatu RUU; memperpanjang waktu penanganan suatu RUU; mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya apabila penanganan RUU tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan; dan menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

“Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa dikoordinasikan di fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik,” kata Azis.

Azis mengaku selalu selalu mendukung kinerja Komisi III DPR. Tapi, dia lebih mendukung jika komisi itu cukup menyerahkan penanganan kasus itu pada aparat. Menurut Azis, hal lebih penting adalah DPR cukup menanggapi perkembangan kasus Djoko Tjandra, dimana kasus tersebut harus diusut sesuai hukum.

Dia mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kapolri dalam menindak oknum-oknum yang lalai dalam penugasan. “DPR RI dalam hal ini, tentu harus melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap aparat penegak hukum, sesuai tugasnya,” kata Azis.

Seorang sumber yang menolak disebutkan namanya mengatakan bahwa masalah ini adalah bagian gunung es permasalahan kepentingan yang kait mengkait di berbagai lembaga. Di satu sisi, kasus Djoko Tjandra membuka selubung kompetisi internal di tubuh Polri.

Sumber itu menyebutkan, ada banyak kandidat potensial untuk menjadi sosok yang akan dipilih dalam proses regenerasi kepemimpinan di tubuh lembaga penegakan hukum tersebut. Para kandidat ini juga punya pendukungnya masing-masing di Parlemen.

“Jadi kasus Djoko Tjandra ini memicu terbukanya gelanggang pertarungan itu. Para suporter pun jadi ikut riuh, termasuk di DPR. Ketika ada yang merasa tekanan masyarakat besar agar kasus ini dibuka karena sudah memalukan Indonesia, di sisi lain ada yang keberatan karena kalau dibuka akan semakin mempermalukan,” beber sumber tersebut.

Di DPR sendiri, lanjut sumber itu, hal ini juga membawa ke permukaan soal adanya pertarungan kepentingan menjaga marwah berbagai lembaga mitra. Dijelaskannya, beberapa individu kerap dianggap menjadi semacam penghubung komunikasi lembaga hukum seperti MA, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan KPK, dengan DPR.

“Jadi anggap si A merasa dirinya adalah jalur komunikasi lembaga tertentu terkait program dan anggaran ke DPR. Dia merasa fungsi itu diganggu si B. Dengan munculnya kasus Djoko Tjandra, dia ingin menganggu si A dengan cara mencolek si X. Dan si X pun melaksanakan langkah yang menggangu si A lewat kasus Djoko. Si A tak terima dan meminta si Y untuk menganggu balik si X. Begitulah kira-kira gambarannya,” beber sumber itu.

David/ Stenly
Wartaotonomibaru.com

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*