1
0
Simalungun, wartaotonomibaru.com – Sampah menjadi persoalan utama dalam upaya pelestarian lingkungan. Berkaitan pula dengan kebersihan dan bermuara pada kesehatan. Tak terbayangkan, andai saja lingkungan sekitar kita penuh dengan sampah bertebaran.Bukan hanya bau busuk yang menyengat, sudah dipastikan akan ada ratusan lalat menjijikkan yang mengancam kesehatan kita.
Maka,tak ayal Dinas Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar menjadi sebuah dinas yang berperan sangat penting dalam menentukan kebersihan dan keindahan sebuah kota.
Berkaitan dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) Dedy Tunasto Setiawan,SH kepada WOB, Jumat (22/10/2021) di ruangan kerjanya, menegaskan, ia termotivasi dan terpacu untuk terus memperbaiki kinerja instansi yang dipimpinnya yang membawahi 81 orang ASN tersebut.
Salah satu program ke depan yakni pengadaan tanah seluas 7,6 Hektar yang peruntukannya sebagai Tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berlokasi di Gurilla Kecamatan Sitalasari. Bakal lokasi TPA ini masih dalam HGU PTPN III,sehingga masih dalam tahap pengajuan ke kementerian BUMN untuk alih fungsi lahannya oleh bidang asset pemko Pematangsiantar.
Dalam rancangannya, lahan seluas 7,6 Hektar ini akan dibuatkan kolam TPA seluas 5 hektar, dan 2,6 hektar dilengkapi tempat penyangga seperti green back dan green camping yang asri, dan diharapkan bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
Sedangkan TPA Tanjung pinggir di kecamatan Martoba, menurut Dedy akan direklamasi seperti taman yang ditata sedemikian rupa, baik zona aktifnya, maupun zona pasifnya.
Namun, kata Dedy pula, menunggu TPA itu terwujud, pihaknya akan segera mewujudkan Tempat Pengolahan Sampah seluas 2 hektar yang lokasinya juga di Gurilla.
“Lahan ini akan menjadi tempat pengolahan sampah ramah lingkungan.Lokasinya di Gurilla juga, tanahnya milik pemko,dekat jalan lingkar.Awalnya lokasi ini merupakan lokasi pekuburan umum ( TPU) khusus Covid – 19, namun karena tidak jadi digunakan, akan dialih fungsikan menjadi tempat pengolahan sampah yang dilengkapi dengan mesin daur ulang. Mesin atau alat untuk daur ulang ini ke depan kita harapkan bisa diperoleh dari BPPT. Melalui sistem pengolahan sampah ini, bukan hanya membantu menjaga lingkungan lebih baik, tetapi juga bisa dipakai untuk salah satu sumber energi dan menjadi pupuk organik,” kata Dedy.
Menyinggung tentang program dinas yang dipimpinnya, Dedy mengaku berusaha memperbaiki kinerja para anggotanya tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Dedy mengatakan, dalam memberikan upah, pihaknya membayar honor Tenaga Harian Lepas ( THL) yang berjumlah 258 orang sebesar Rp70 ribu per hari, dengan perincian Rp50 ribu upah dan Rp20 ribu untuk suplemen atau puding.
“Para THL itu yang mengurusi dan mengangkut sampah di kota ini, yang banyaknya 230 ton per hari. Perinciannya, 170 ton sampah rumah tangga, 60 ton sampah domestik industri atau perusahaan.Ini sudah termasuk barang botot sekitar 40 ton dan kami termasuk sudah menghitung, bahwa sebagian di rumah tangga ada yang melakukan pengomposan dari sampah domestiknya, dan sisanya ada yang buat kerajinan dan re-use ( menggunakan ulang) sampah tersebut,” jelasnya lagi.
Dedy berharap sesuai target nasional tahun 2025, maka di tahun 2024 setidaknya dari programnya sudah tuntas 80 persen dari target.
” Seperti masalah pengangkutan sampah dan pengurangan sampah diharapkan selesai tahun 2022, sedangkan untuk TPA kemungkinan pada bulan Oktober atau setidaknya November sudah bisa jalan,” kata Dedy dan merasa optimis bisa melobby pemerintah pusat, mengingat pada tahun 2021 ini saja, dinas yang dipimpinnya menerima bantuan dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebanyak 5 buah truk sampah, 10 buah kontainer sampah dan 10 becak motor pengangkut sampah.
Dalam kesempatan itu, Dedy yang sempat kedatangan tamu dari Komisi A DPRD Sumut, Tuahni Lumbantobing ,MSi mengatakan bahwa kedatangan sosok anggota dewan yang sempat menjabat bupati dua periode di Tapanuli Tengah itu dadakan,dan bertujuan sharing serta menggali lebih dalam tentang lingkungan hidup dan dampaknya.
Dedy juga berharap buah pikirannya dalam menciptakan lingkungan pengolahan sampah yang ramah lingkungan, dengan dilengkapi sarana dan pra sarana seperti green back serta barrier seluas 100 hektar, yang meskipun terletak di Girsang Sipangan bolon kabupaten Simalungun bisa terwujud.
“Kota Siantar punya kepentingan juga disitu. Diapit pusat industri Sei Mangkei dan kota turis Parapat, maka kota Siantar juga punya kepentingan yang pasti untuk kepentingan kota. Maka tidak apa- apa bila ada dana dari pusat atau provinsi yang diperuntukkan membangun tempat pengolahan sampah bagi kota Pematangsiantar, akhirnya diwujudkan di Simalungun. Ini mengingat kota Pematangsiantar itu punya lahan yang sangat terbatas, sedangkan Kabupaten Simalungun itu sangat luas. Kalau tidak mau ketinggalan, maka kota ini sebagai kota transit harus bisa berbenah memperbaiki sarana penunjang bagaimana kota lebih indah, bersih dan cantik dengan didukung sarana akomodasi seperti hotel dan tempat hiburan yang lebih menarik serta kuliner yang terkenal kenikmatannya,” ujarnya.
“Ini menjadi kekuatan kota penyangga sekaligus nilai plus atau menjadi daya tarik bagi pendatang atau yang sekedar transit menuju kota turis Parapat atau yang punya urusan ke tempat pusat industri di Sei Mangkei Perdagangan, ” urai Dedy tentang idenya mengarahkan dana dari provinsi atau pusat untuk pengolahan sampah daur ulang yang seharusnya ditujukan buat kota Pematangsiantar.
Sementara itu, Tuahni Lumbantobing menyebutkan kedatangannya untuk bertukar pikiran, dan berharap perusahaan seperti Aqua Farm bisa terus berbisnis dan tidak dirugikan dengan kebijakan pemeritah pusat yang sedang dilakukan, yakni menjadikan Danau Toba sebagai salah satu tujuan pariwisata prioritas.
“Kita mendorong perusahaan untuk tidak lagi jualan di danau, tetapi tetap mengembangkan usaha industri perikanannya di darat. Maka kita mengarahkan mereka di pantai Cermin Kabupaten Sergai dan akan menjadikannya pelabuhan perikanan. Jadi bisnisnya bukan di danau lagi tapi di darat, dengan kualitas ekspor. Jadi sepanjang hasil perikanannya berkualitas ekspor dan dikelola secara profesional, ditambah dengan dukungan dibentuknya kelompok petani ikan yang terdiri dari masyarakat setempat, ini akan bagus. Apalagi kemudian dibentuk koperasi dan bila perlu dibentuk pula Badan Usaha Milik Daerah (BUMD ), maka perusahaan tetap bisa berjalan,” katanya sambil buru-buru berpamitan seraya mengatakan bahwa ada 6 titik lagi lokasi yang harus didatangi dalam kunjungan kerja di daerah pemilihannya saat reses ini.
(San)
