Diduga Klaim Lahan yang Bukan Miliknya, BPAD Pemprop DKI Perlu Diperiksa




0 0
Read Time:2 Minute, 12 Second

JAKARTA, wartaotonomibaru.com – Plang (papan nama) di Taman AUP, yang berada di Jalan Holtikultura RT 12 /RW 10 (Pos RW 10), Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tidak lama lagi nampaknya akan hilang karena akan segera dicabut. Pasalnya, pemilik asli tanah di taman itu, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan) segera menertibkan tanah tersebut.

Hal itu terungkap dari penuturan seorang Tokoh masyarakat di RW 10 Kelurahan Pasar Minggu, yang juga membeberkan surat dari Kementerian Pertanian tertanggal 12 Oktober 2021, ditujukan ke Sudin Pertamanan dan Kehutanan Jakarta Selatan. Pada surat itu, tertulis permintaan pencabutan plang (papan nama) di Taman AUP karena akan dilakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN).

Tokoh masyarakat yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan, Kementan melakukan penertiban BMN sekaligus akan membuat sertifikat atas tanah yang sekarang dijadikan taman tersebut.

“Akibat adanya plang yang menyebut tanah itu seolah-olah milik Pemprov DKI, maka Kementan mengirim surat agar plang tersebut segera dicabut,” katanya.

Tujuan pencabutan, ujar sumber, selain menertibkan BMN juga untuk membuat sertifikat atas tanah tersebut.

“Pihak Kementan akan mengurus sertifikat tanah tersebut ke BPN Jakarta Selatan,” tuturnya, Selasa, (2/11/2021).

Anehnya, berdasarkan penelusuran media ini, ternyata tanah Taman AUP sudah masuk dalam aset Pemprov DKI Jakarta, yang tercantum di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

“Taman AUP sudah diklaim sebagai aset Pemrov lebih dari 20 tahun,” ungkap sumber.

Terkait hal tersebut, awak media lalu mengkonfirmasi Kepala Sudin (Kasudin) Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, Winarto, Kamis, (4/11/2021).

Winarto mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Kementan, namun permohonan pencabutan plang belum bisa dilakukan.

“Pencabutan belum bisa dilakukan karena perlu kordinasi dengan pihak terkait, seperti BPAD yang sudah memasukan tanah itu sebagai aset Pemprov,” ujarnya.

Winarto pun menuturkan tidak bisa memberikan kepastian, kapan eksekusi pencabutan atas plang tersebut akan dilakukan. Sementara klaim serampangan ke dalam aset Pemda DKI oleh BPAD juga terjadi di lahan eks kantor Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru. Lahan seluas kurang lebih 300 meter persegi yang terletak di Jalan Pulo Raya 1 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lahan milik warga yang sejak lama dipinjam pakaikan kepada pemda DKI untuk Kantor Kelurahan Petogogan, namun setelah kantor Kelurahan Petogogan memiliki kantor sendiri yang baru, lahan tersebut bukannya dikembalikan kepada ahli waris, namun dimasukan kedalam aset pemda DKI oleh BPAD. Dalam beberapa kali rapat dengan ahli waris, BPAD mengatakan bahwa aset tersebut sudah tercatat didalam aset pemda DKI sesuai sertipikat yang ada, padahal sejak kantor kelurahan Petogogan pindah, lahan tersebut ditempati oleh ahli waris. Menurut ahli waris, Jika memang aset tersebut sudah disertipikatkan kedalam aset pemda, ahli waris pasti mengetahui saat dilakukan pengukuran oleh pihak BPN, jelasnya.

Red

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*