Kukun Abdul Syakur Berharap KPK Memproses Hukum Mereka Yang Terlibat Dalam Kasus Korupsi Pada Dinas PUPR Kota Banjar




1 0
Read Time:2 Minute, 12 Second

Banjar, wartaotonomibaru.com – Kasus korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Banjar HS yang kini telah disidangkan dan telah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Tipikor Bandung, menurut Dosen Ilmu Hukum STAI Miftahul Huda Al Azhar Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H. penuh dengan kejanggalan, menurut pengamatannya kasus ini tidak diungkap secara utuh atau holistik, “saya lihat nampaknya pak dokter itu memang ditarget untuk masuk, sebab ini ada perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang dia justru tidak disentuh” bebernya.

Lebih lanjut kata Dosen yang juga ketua PBH Peradi Kota Banjar ini menjelaskan, peristiwa hukum yang terjadi merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisah pisahkan, dan harus dilihat dengan kacamata yang komprehensif, “masa yang sengaja mengumpulkan tidak disentuh dan tidak diproses hukum, logikanya mereka itu kan yang sengaja mengumpulkan uang-uang itu meski dengan dalih atas perintah” tandasnya.

Dijelaskan lebih lanjut, para pejabat di Dinas PU Kota Banjar yang dalam kesaksiannya dipersidangan telah mengakui memungut bahkan sampai membentuk tim khusus untuk mengumpulkan uang-uang dari kontraktor, seharusnya ikut dimintai pertanggungjawaban secara hukum, “kesalahan ini tidak bisa ditimpakan kepada satu orang saja, karena ada peran pejabat PU yang saya lihat sangat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karena itu mereka tidak bisa lepas tangan begitu saja, tetap harus dimintai pertanggungjawaban”, ungkap Kukun.

Ditambahkan kata Kukun, Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara bersama-sama. “Oleh karena itu TPK selalu melibatkan seseorang atau lebih, yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana.

Turut serta melakukan tindak pidana di atur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam tindak pidana korupsi terkadang yang menjadi orang yang turut serta melakukan tindak pidana adalah para pejabat yang memiliki wewenang, karena pejabat-pejabat itu berperan maka dia otomatis turut serta jadi harus juga diminta pertanggung jawaban secara hukum”, tuturnya.

Apalagi sambung Kukun, perbuatan para pejabat di Dinas PU tersebut dilakukan dengan sengaja meski dengan dalih ada perintah dari atasan, “Kesengajaan dalam pandangan ilmu hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pembuat atau pelaku tindak pidana mempunyai hubungan kejiwaan (niat) yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa).

Karenanya ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana jauh lebih berat, apabila perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheidi) yang dilakukan dari kesengajaan dibanding dengan kealpaan (kelalaian). Saya yakin pejabat itu juga sedikit banyak ikut menikmati uang yang dikumpulkannya dari para kontraktor, tidak mungkin 100 persen bersih, oleh karena itu saya berharap KPK harus juga memproses hukum mereka yang ikut terlibat didalamnya” pungkasnya.

Yudhi’s

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*