0
0
Kutai Barat, wartaotonomibaru.com – KPK melalui Direktorat Koordinasi & Supervisi (Korsup) Wilayah IV menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi sektor infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat. Kalimantan, (22/06/2022).
Rakor tersebut membahas sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak di Kalimantan Timur. KPK mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat. Dilansir dari akun twitter resmi KPK_RI
Selama sepekan sejak Senin hingga Jumat, 20-24 Juni 2022 KPK menggelar rapat dengan sejumlah instansi di Kaltim. Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
KPK memandang pengelolaan aset BMD sebagai upaya penting pencegahan korupsi. BMD merupakan aset daerah & kekayaan negara, harus dikelola secara baik, tertib diadministrasikan, sehingga dapat dikelola & dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat & pemasukan bagi kas daerah.
Pengelolaan aset daerah yang baik dapat menghindarkan terjadinya potensi kerugian keuangan Negara/daerah yang disebabkan karena aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak/dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Red
