Sidang Pleidoi Terdakwa HS Mantan Wali Kota Banjar 2003-2013 Berlangsung 4 Jam




2 0
Read Time:2 Minute, 33 Second

Bandung, wartaotonomibaru.com – Sidang pembelaan/pleidoi Terdakwa HS mantan Wali Kota Banjar 2003-2013, dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jalan LL. RE Martadinata Nomor 74 – 80 Bandung, Senin (19/9/2022).

Tim Penasehat Hukum Terdakwa HS yang terdiri dari :

  1. Diar Purbayu Basary, S.E., S.H., M.H.
  2. Dedy Suwachdi, S.H.
  3. Dede Sumanta, S.H.
  4. H. Agus Gustiara, S.H., M.H.
  5. Surachlana, S.H.
  6. Fidelis Giawa, S.H.
  7. Sunardiyanto, S.H., M.H.
  8. Muhammad Sawuka Maulana, S.H.
    secara bergantian membacakan pleidoi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut KPK Nomor : 64/TUT.01.06/24/09/2022 atas nama Terdakwa HS.

Pleidoi setebal 298 halaman ini, dibacakan mulai pada pukul 8.45 WIB dan selesai pukul 12.45 WIB.

Dalam pembelaannya, Tim Penasehat Hukum Terdakwa HS berkesimpulan bahwa apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang dibacakan dimuka Persidangan, pada hari Rabu tanggal 5 September 2022, Terdakwa sangatlah keberatan dan/atau menolak seluruhnya, dikarenakan Tuntutan tersebut sama sekali tidak berdasarkan dan beralasan hukum yang berlaku, atau singkatnya bahwa Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah berdasarkan fakta persidangan.

Selanjutnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa HS menyampaikan, bahwa

  1. Menyatakan Terdakwa HS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua.
  2. Menyatakan Terdakwa HS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undanng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua.
  3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HS selama 2 (dua) tahun, dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
  4. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa HS Minimal Rp.348.000.000., (tiga ratus empat puluh delapan juta).
    Maksimal Rp.1.164.000.000., (satu milyar seratus enam puluh empat juta).
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  7. Menetapkan barang bukti menurut hukum.
Baca juga :   Kukun Abdul Syakur Berharap KPK Memproses Hukum Mereka Yang Terlibat Dalam Kasus Korupsi Pada Dinas PUPR Kota Banjar

Subsidair:
Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi keuntungan bagi Terdakwa.

Demikian Pleidoi ini kami sampaikan dengan niat baik untuk mencari keadilan yang berketuhanan, semoga niat baik kami mendapat perhatian yang layak dari Majelis Hakim yang terhormat.

Yudhi’s

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*