DPRD Kota Banjar Menggelar Rapat Paripurna Pengesahan APBD Kota Banjar Tahun 2023




1 0
Read Time:3 Minute, 0 Second

Banjar, wartaotonomibaru.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar menggelar Rapat Paripurna terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2023, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar, Senin (28/11/2022).

Ketua DPRD Kota Banjar Drs. Dadang R Kalyubi, M. Si memimpin rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjar H. Jojo Juarno, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamuji Rudianto, S. IP, Anggota DPRD Kota Banjar, Wali Kota Banjar, Wakil Wali Kota Banjar, Sekda Kota Banjar, Sekretaris DPRD Kota Banjar Ir. Hj. Rachmawati, M.P, Forkopimda Kota Banjar, Kepala Dinas Lingkup Pemerintahan Kota Banjar serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Dadang menyampaikan, dasar hukum pembahasan Raperda tentang APBD Kota Banjar Tahun 2023, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang RKPD Kota Banjar Tahun 2023, dan

6. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar tanggal 9 November 2022.

Selanjutnya Dadang mengatakan, APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang berupa target, kinerja, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Permerintah Daerah (RKPD).

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023, terdiri dari Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.723.519.739.464., Nilai tersebut merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.155.702.286.831., Pendapatan Transfer sebesar Rp.567.817.452.633., Sedangkan untuk Belanja direncanakan sebesar Rp.746.519 739.464.,

Baca juga :   Penerapan Tilang Elektronik Segera Diberlakukan di Kota Banjar

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari Belanja Operasi sebesar Rp.642.255.341.596., Belanja Modal sebesar Rp.39.418.564.868., dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.4.000.000.000., serta Belanja Transfer sebesar Rp.60.845.833.000., 

Berdasarkan angka tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa Pendapatan sebesar Rp.723.519.739.464., sedangkan Belanja mencapai Rp.746.519.739.464., sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp.23.000.000.000., 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya sebesar Rp.30.000.000.000., digunakan untuk menutup defisit tersebut setelah dikurangi untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, yaitu untuk pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.7.000.000.000.,

Steuktur APBD Tahun 2023 ini dibandingkan dengan APBD 2022 mengalami koreksi yang disebabkan adanya perubahan dari sisi pendapatan.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pusat ke daerah mengalami koreksi. Seperti Dana Insentif Daerah (DID) untuk tahun 2023 Kota Banjar tidak menerima, padahal pada tahu 2022 masih menerima.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran bidang pendidikan, anggaran bidang kesehatan, dan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik yang sifatnya mandatory spending harus dipenuhi.

Mencermati kondisi ini, dalam rangka terciptanya keseimbangan antara proyeksi pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka Pemerintah Kota Banjar mengambil kebijakan berupa pengurangan belanja urusan OPD sebesar 40% dari belanja tahun 2022.

Disisi lain Badan Anggaran terus mendorong pemerintah kota untuk terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah dengan dibarengi penyiapan perangkat, regulasi dan kapasitas SDM demi tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebaga wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh wali kota.

Baca juga :   PLT Wali Kota Bekasi Hadiri Peresmian Tim Patroli Perintis Presisi

Yudhi’s

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*