DPRD Kota Banjar Menggelar Rapat Paripurna




1 0
Read Time:2 Minute, 11 Second

Banjar, wartaotonomibaru.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda : 1.Penyampaian nota penjelasan usul inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjar terhadap Raperda tentang,
a. Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah.
b. Penyelenggaraan Kesejahteraan
Lanjut Usia.
2. Penyampaian nota pengantar Wali Kota Banjar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2023.
3. Pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Banjar.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Banjar Drs. H. Dadang R Kalyubi, M.Si, yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Kota Banjar, Pj. Wali Kota Banjar, Para Pejabat Eselon 2, Forkopimda Kota Banjar, serta tamu undangan lainnya.
Rapat paripurna di selenggarakan di Ruang Rapat Singa Perbangsa DPRD Kota Banjar, Kamis (13/6/2024).

Dalam sambutannya Dadang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Kota Banjar, serta tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD.

Setelah membacakan susunan acara rapat paripurna, Dadang mempersilahkan Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjar untuk menyampaikan nota penjelasan usul inisiatif Bapemperda DPRD Kota Banjar.

Selanjutnya Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjar Bambang Prayogi, S.H menyampaikan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Didalam Undang-Undang Cipta Kerja, izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapus, dan diganti dengan Persetujuan Lingkungan Hidup.

Terkait aspek Lingkungan Hidup sebagai kewenangan wajib dari Pemerintah Daerah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, koridor pengaturan baru tentang pelaksanaan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat penguatan tentang prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, menurutnya diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan kesejahteraan sosial lanjut usia, mampu memberikan layanan terpadu dan holistik serta komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan pelayanan.

Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan sosial usia lanjut.
Tujuan pengaturan kesejahteraan sosial lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga lanjut usia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup pada masa produktif, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, pungkas Bambang.

Yudhi’s

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*